Delapan Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memiliki mandat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas dan fungsinya mencakup seluruh aspek strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan penguatan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

1. Perumusan & Penetapan Kebijakan Teknis Lingkungan

KLH/BPLH menyusun kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, data lingkungan, dan kerangka hukum.

Kebijakan ini dirancang untuk:

Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan

Menyusun strategi pengelolaan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan

Menetapkan arahan teknis untuk pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah

Merumuskan pendekatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Menyusun sistem ekonomi karbon untuk mendukung transisi energi hijau

Menegaskan peran penegakan hukum sebagai alat perlindungan lingkungan

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Fungsi ini menekankan pada implementasi kebijakan ke dalam kegiatan nyata, seperti:

Membangun sistem pengelolaan limbah terpadu di daerah-daerah

Mendorong teknologi bersih dan ramah lingkungan pada sektor industri

Menyediakan bantuan teknis ke daerah rawan pencemaran atau bencana ekologis

Mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah

Menerapkan kebijakan ekonomi hijau yang inklusif dan berbasis komunitas

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Fungsi koordinasi dan Singkronisasi KLH/BPLH:

Menyelaraskan program pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih

Memfasilitasi kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan

Mendorong integrasi kebijakan lingkungan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang

Membangun sistem koordinasi penanggulangan bencana lingkungan secara terpadu

4. Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) oleh KLH/BPLH :

Standar baku mutu lingkungan untuk air, udara, dan tanah

Kriteria dan prosedur analisis dampak lingkungan (AMDAL)

Norma pengelolaan limbah B3 dan sampah sesuai hirarki pengelolaan

Prosedur penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha dan proyek Pembangunan

5. Bimbingan Teknis dan Supervisi KLH/BPLH :

Pelatihan untuk pemerintah daerah dan pelaku usaha

Pendampingan teknis bagi masyarakat dan komunitas lingkungan

Supervisi langsung di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan dan proyek lingkungan

Penanganan aduan dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan

6. Penegakan Hukum Lingkungan, KLH/BPLH memiliki peran :

Penyidikan pelanggaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penerapan sanksi administratif, peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan

Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penindakan pelanggaran berat

Penyusunan data kasus dan pengawasan terhadap tindak lanjut penanganannya

7. Pengelolaan Aset dan Dukungan Organisasi Secara internal, lembaga juga bertanggung jawab atas:

Pengelolaan barang milik negara (BMN) yang digunakan untuk operasional lembaga

Dukungan administrasi untuk semua unit kerja di dalam organisasi

Pengawasan dan pengendalian kinerja SDM, program, dan anggaran

Evaluasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang lingkungan

8. Pelaksanaan Tugas Lain

Menjalankan tugas tambahan yang secara resmi diberikan oleh Presiden atau pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan dan fungsi KLH/BPLH.