Bangun Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Lingkungan Berkelanjutan, KLH/BPLH Gandeng Forum Rektor

Jakarta, 28 Juli 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menggandeng Forum Rektor Indonesia dalam langkah strategis memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan berbasis sains. Kesepakatan ini terjalin dalam acara Forum Rektor: Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, dihadiri oleh 41 rektor dari tujuh wilayah regional.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis harus menjadi landasan utama pembangunan nasional.

“Pembangunan hari ini harus berpijak pada keseimbangan ekologis dan martabat manusia. Kita tidak bisa melanjutkan sistem yang menomorduakan keberlanjutan,” ujarnya.

Hanif menyampaikan, 80–90% kebijakan di KLH/BPLH dirumuskan berdasarkan kajian ilmiah, sehingga peran dunia akademik menjadi kunci. Pemerintah akan merevitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di universitas sebagai mitra dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga proses persetujuan lingkungan.

“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus didukung sains. Kampus adalah mesin penguat landasan ilmiah negara,” tegasnya.

Tantangan dan Solusi: Pengawasan Lingkungan Masih Lemah

Salah satu masalah mendesak yang diungkap adalah keterbatasan kapasitas pengawasan, di mana satu pengawas lingkungan harus menangani lebih dari 160 kegiatan. Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, KLH/BPLH berharap dapat memperkuat audit, validasi data, serta pengawasan berbasis kajian independen. Dalam penegakan hukum lingkungan, keberadaan ahli dari kampus—mulai dari hukum lingkungan, biologi, geospasial, hingga sosial—dinilai krusial untuk memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Program dan Target Kolaborasi

Dalam forum tersebut, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman yang mencakup:

*Pembentukan konsorsium riset tematik lingkungan

*Pengembangan kurikulum hijau

Penerapan indikator kampus berkelanjutan

Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 menunjukkan angka 71,79 (kategori “baik”), namun distribusinya belum merata. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 127 yang memiliki RPPLH. Dukungan teknis perguruan tinggi diyakini akan mempercepat penyusunan dokumen di seluruh wilayah.

Selain itu, KLH/BPLH menyiapkan program rehabilitasi mangrove pasca berakhirnya mandat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada 31 Desember 2024. Dari total 3,7 juta hektare, sekitar 1 juta hektare masih memerlukan peningkatan kerapatan vegetasi. Proyek ini akan melibatkan kampus, komunitas lokal, dan mitra internasional untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Kampus sebagai Motor Transisi Ekologis

Forum juga menyoroti pentingnya transisi ekologis di era Industri 5.0, di mana teknologi diharapkan bersinergi dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

“Teknologi tidak boleh lagi jadi alat dominasi, tetapi mitra manusia dalam menciptakan masa depan yang harmonis dengan ekosistem,” kata Hanif.

Forum Rektor akan menjadi agenda tahunan yang dilanjutkan dengan forum regional sesuai ekoregion dan karakteristik lokal. KLH/BPLH mengajak seluruh pihak—individu, komunitas, industri, sekolah, hingga media—untuk bergabung dalam upaya pemulihan lingkungan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang tangguh menghadapi krisis iklim.